ANDALAS/Bandarlampung/Humaniora/09032026
—- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I, Mukhlis Basri, mendorong dilakukan kajian ulang terhadap sistem aliran sungai di Kota Bandar Lampung menyusul banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disampaikan Mukhlis usai menghadiri rapat penanganan sungai di Bandar Lampung yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin 9 Maret 2026.
Mukhlis mengaku turut merasakan langsung dampak banjir tersebut. Ia menyebut air bahkan sempat menggenangi kawasan tempat tinggalnya di daerah Korpri hingga setinggi badan.
“Waktu itu saya sedang puasa dan sudah sore. Saat keluar rumah, air di depan rumah saya dan di depan rumah Ibu Eva (Wali Kota Bandar Lampung) sudah setinggi ini. Saya sudah 25 tahun tinggal di daerah Korpri, belum pernah ada kejadian air naik seperti itu,” ujarnya.
Ia kemudian mengecek saluran air yang mengarah ke aliran irigasi di wilayah tersebut. Menurutnya, saluran tersebut sebenarnya sudah dibersihkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Namun, tingginya curah hujan membuat kapasitas aliran air tidak mampu menampung debit yang datang dari berbagai kawasan.
“Irigasinya sebenarnya sudah dibersihkan. Tapi karena curah hujannya sangat tinggi, airnya tidak tertampung lagi. Apalagi semua aliran air dari beberapa daerah seperti UIN dan Korpri setelah ada jalur baru semuanya masuk ke sana,” jelasnya.
Karena itu, Mukhlis menilai perlu ada kajian ulang terhadap sistem pembuangan air agar aliran bisa lebih cepat menuju muara sungai atau laut.
“Saya minta ini dikaji ulang. Harusnya bagaimana supaya air yang dibuang itu bisa lebih cepat menuju muara sungai atau laut,” katanya.
Selain persoalan aliran air, Mukhlis juga menyoroti faktor lain yang memperparah banjir, seperti sampah dan bangunan di bantaran sungai.
Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tidak membuang sampah sembarangan karena dapat menghambat aliran air.
“Sampah itu juga sebenarnya yang menghambat laju air. Selain itu, selama ini juga banyak bangunan di bantaran sungai, meski sekarang sebagian sudah ditertibkan oleh pemerintah kota,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Mukhlis mengatakan dirinya diminta Gubernur Lampung untuk menghadirkan BBWS Sekampung-Mesuji agar penanganan banjir dapat dilakukan secara terpadu.
Menurutnya, persoalan banjir di Bandar Lampung tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kota saja, tetapi harus melibatkan seluruh pihak.
“Masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan oleh wali kota saja atau pemerintah kota saja. Harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.
Selain penataan sungai, Mukhlis juga menyoroti minimnya ruang terbuka hijau (RTH) di Bandar Lampung yang dinilai berpengaruh terhadap kemampuan kota menyerap air hujan.
Ia mendorong pembangunan embung atau kolam retensi yang sekaligus dapat difungsikan sebagai taman kota.
“Kita harus memperbanyak embung. Selain untuk menampung air, tempat itu juga bisa dijadikan taman kota yang hijau dan terbuka,” katanya.
Menurutnya, ruang terbuka hijau sangat penting untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang semakin ekstrem.
“Sekarang kita rasakan sendiri. Saat musim hujan bisa banjir, tapi saat kemarau panasnya luar biasa. Jadi kita butuh banyak penanaman pohon dan taman kota,” ujarnya.
Mukhlis mencontohkan Taman Enggal yang saat ini menjadi salah satu ruang publik favorit masyarakat. Ia berharap ke depan ruang terbuka hijau serupa dapat dibangun di lebih banyak titik di Bandar Lampung.
“Sekarang masyarakat banyak berkumpul di Taman Enggal. Bayangkan kalau kita punya beberapa tempat terbuka seperti itu di berbagai titik kota,” pungkasnya. (*)
